Aplikator Potong Pendapatan Ojol: Kisah Pilu Para Pengemudi.

Beritajitu.net Hai apa kabar semuanya selamat membaca Di Sini saya ingin membahas berbagai perspektif tentang Economy, News, Indonesia, Dunia. Penjelasan Mendalam Tentang Economy, News, Indonesia, Dunia Aplikator Potong Pendapatan Ojol Kisah Pilu Para Pengemudi Jangan berhenti teruskan membaca hingga tuntas.

1.1. Intinya

Pada tanggal 19 Mei 2025, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengadakan pertemuan dengan beberapa perwakilan aplikator di Aroem Cafe & Resto, Jakarta. Pertemuan ini diadakan sebagai respons terhadap rencana aksi unjuk rasa ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang akan melakukan penghentian layanan aplikasi secara serentak pada tanggal 20 Mei 2025.

Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh tudingan bahwa aplikator memotong pendapatan mitra ojol hingga 50 persen. Para pengemudi merasa terbebani dengan potongan tersebut dan menuntut adanya transparansi serta keadilan dalam pembagian pendapatan.

Menanggapi keluhan tersebut, Presiden unit bisnis On-Demand Services PT Gojek Tokopedia Tbk (GoTo), Catherine Hindra Sutjahyo, menjelaskan bahwa pihaknya tidak mengambil potongan komisi ojol lebih dari 20 persen dari tarif dasar. Ia juga menambahkan bahwa ada biaya jasa aplikasi yang dikenakan kepada konsumen, di luar tarif dasar untuk pengemudi. Biaya ini digunakan untuk menjaga kesinambungan sistem dan memperkuat branding perusahaan.

Director Mobility & Logistics Grab Indonesia, Tyas Widyastuti, juga menegaskan bahwa Grab selalu mengenakan komisi sesuai regulasi. Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy, memberikan contoh pembagian tarif dasar, misalnya dari Rp 10.000, maka bagi hasilnya 20 persen (Rp 2.000) untuk aplikator dan 80 persen (Rp 8.000) untuk mitra pengemudi. Selain itu, ada biaya jasa untuk pengguna, misalnya Rp 2.000.

Lebih lanjut, Catherine menjelaskan bahwa diskon yang diberikan kepada konsumen 100 persen ditanggung oleh aplikator. Ia juga menekankan bahwa biaya perjalanan dibagi 80 persen untuk mitra pengemudi dan 20 persen untuk aplikator. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Pertemuan antara Menhub dan aplikator diharapkan dapat menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak, sehingga aksi unjuk rasa dapat dihindari dan layanan ojek online dapat terus berjalan dengan baik. Regulasi seperti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 menjadi acuan dalam pembagian tarif dan komisi.

Intinya, permasalahan ini berpusat pada transparansi dan keadilan dalam pembagian pendapatan antara aplikator dan mitra pengemudi ojol. Diharapkan, dialog yang konstruktif dapat menghasilkan solusi yang memuaskan semua pihak.