Dedi Mulyadi: Lahan Depok Membara, Status Warga Terancam?

Beritajitu.net Mudah-mudahan semangatmu tak pernah padam. Hari Ini saya akan mengulas berbagai hal menarik tentang News, Indonesia. Artikel Ini Menawarkan News, Indonesia Dedi Mulyadi Lahan Depok Membara Status Warga Terancam Pastikan Anda mengikuti pembahasan sampai akhir.

Pada tanggal 22 April 2025, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama Wali Kota Depok, Supian Suri, mengunjungi Polres Metro Depok untuk membahas status tanah dan kependudukan warga di Kota Depok, khususnya di Kampung Baru, Cimanggis. Dedi Mulyadi menyatakan bahwa banyak warga yang memiliki KTP di luar Depok, yang menimbulkan berbagai permasalahan.

Dedi Mulyadi juga menyempatkan diri untuk meninjau langsung lokasi perusakan kendaraan polisi di Kampung Baru. Ia mengungkapkan bahwa permasalahan yang muncul di Kampung Baru disebabkan oleh aspek kependudukan yang tidak memadai. Ia menemukan fakta bahwa masyarakat Kampung Baru banyak yang berprofesi sebagai pedagang, namun tidak pernah mengikuti Pemilu.

Wali Kota Depok, Supian Suri, menjelaskan bahwa Kampung Baru terletak di wilayah perbatasan antara Kota Depok, Bekasi, dan Jakarta Timur. Banyak warga Kampung Baru yang tidak tercatat sebagai penduduk Kota Depok karena masalah pertanahan dan kependudukan. Supian Suri berencana untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mencari solusi terkait masalah ini.

Dedi Mulyadi menekankan pentingnya menjunjung tinggi semangat keharmonisan dan menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh dilawan dengan anarkis. Ia juga menyoroti masalah penjualan LPG 3 kilogram yang seharusnya berdasarkan daerah tempat penjualan. Ia berharap masyarakat Kampung Baru dapat melebur dengan tradisi Kota Depok dan tidak mengedepankan ego terhadap tradisi asalnya.

Dedi Mulyadi berencana untuk kembali mengunjungi Kota Depok pada pekan depan. Ia ingin memastikan status lahan di Kampung Baru dan melihat langsung kondisi kehidupan masyarakat. Ia juga akan menekankan pentingnya simpul masyarakat dari berbagai komunitas suku di Kota Depok.

Permasalahan kependudukan dan pertanahan di Kampung Baru menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Diharapkan dengan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan Kementerian Dalam Negeri, solusi yang komprehensif dapat segera ditemukan.