Polemik Keramba Pangandaran: KKP Mungkin Batasi Jumlahnya.

Beritajitu.net Semoga kebahagiaan menghampirimu setiap saat. Pada Saat Ini saya akan mengupas Economy, News, Indonesia, Dunia yang banyak dicari orang-orang. Konten Yang Berjudul Economy, News, Indonesia, Dunia Polemik Keramba Pangandaran KKP Mungkin Batasi Jumlahnya jangan sampai terlewat.

Polemik Keramba Jaring Apung (KJA) di Pangandaran, Jawa Barat, menjadi sorotan tajam. Prof. Yudi Nurul Ihsan, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Padjadjaran (Unpad), berpendapat bahwa KJA berpotensi memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat setempat.

Menurut Yudi, lokasi KJA yang dipermasalahkan telah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat. Dalam Perda tersebut, lokasi budidaya berada di Zona Pemanfaatan Terbatas Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pangandaran dan diperbolehkan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran penting dalam perizinan budidaya menggunakan KJA. Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) diperlukan agar tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang laut. Proses penerbitan PKKPRL melibatkan tahapan pendaftaran melalui sistem online single submission, verifikasi administrasi, dan penilaian teknis.

Dalam penilaian teknis, KKP selalu melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Yudi menjelaskan bahwa riset telah dilakukan sejak lama untuk proses budidaya dengan KJA. Hasilnya, budidaya lobster dengan KJA dinilai bisa memberikan keuntungan ekonomi yang besar bagi masyarakat.

Yudi menambahkan, wilayah kegiatan budidaya dan pariwisata perlu diatur agar tidak saling mengganggu. Kawasan perairan di Pangandaran dinilai cukup luas untuk mengakomodasi keduanya. Selain lobster, budidaya kerapu juga bisa memanfaatkan KJA.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, sebelumnya menyampaikan kekecewaannya terhadap keberadaan KJA di Pantai Timur Pangandaran. Melalui akun X, Susi mengaku prihatin dan terluka. Ia mengungkit janji Prabowo saat kampanye Pilpres 2024 untuk mengganti bagan-bagan bambu demi menjaga keindahan pantai dan produktivitas perikanan tangkap.

Susi juga menyoroti pemberian izin kepada tiga perusahaan untuk membuat KJA. Ia mengusulkan agar KKP mengatur KJA agar tidak berdampak buruk bagi kawasan perairan Pangandaran. Susi mengaku sempat menghadiri rapat di Kantor Samsat Pangandaran pada Rabu, 6 Agustus 2025, dan mengetahui bahwa KJA Pangandaran sudah mengacu pada regulasi yang ada.

Yudi menegaskan bahwa isu KJA merusak lingkungan tidak masuk akal karena semua izin sudah dipenuhi. Ia menekankan pentingnya budidaya untuk membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. KKP diharapkan dapat mengatur KJA agar tidak memberikan dampak buruk.