Prabowo Sikat Kartel Beras: Negara Selamatkan Triliunan Rupiah!

Beritajitu.net Semoga kamu tetap berbahagia ya, Disini saya akan mengupas tuntas isu seputar Business, News, Indonesia, Dunia. Diskusi Seputar Business, News, Indonesia, Dunia Prabowo Sikat Kartel Beras Negara Selamatkan Triliunan Rupiah Tetap fokus dan simak hingga kalimat terakhir.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait kerugian negara yang mencapai Rp100 triliun per tahun akibat praktik curang dalam tata niaga beras. Hal ini disampaikan dalam acara peluncuran 80 ribu Kopdes Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, pada Senin, 21 Juli 2025.

Presiden Prabowo menyoroti bahwa permainan harga dan manipulasi pasokan beras telah menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Ia bahkan menerima laporan bahwa satu penggilingan padi mampu meraup keuntungan hingga Rp2 triliun setiap bulan saat musim panen.

Kondisi ini, menurut Presiden, mencerminkan ketidakadilan dalam distribusi keuntungan di sektor pangan. Petani sebagai produsen utama seringkali menerima harga yang rendah, sementara penggilingan dan pengepul besar menikmati keuntungan berlipat ganda. Presiden Prabowo menyebutkan bahwa keuntungan besar dari permainan beras ini hanya dinikmati oleh segelintir kelompok usaha besar, sekitar 4-5 kelompok saja.

Presiden Prabowo juga menyoroti praktik pengemasan ulang beras biasa menjadi beras premium yang kemudian dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Modus ini dinilai telah memperdaya masyarakat dan menekan daya beli. Praktik ini tidak hanya menyesatkan konsumen, tetapi juga merusak tatanan distribusi pangan yang sehat dan adil.

Presiden menekankan bahwa kerugian yang dialami negara bukan hanya soal angka, tetapi juga menyangkut nasib petani, konsumen, dan stabilitas nasional. Ia meminta Jaksa Agung dan Kapolri untuk mengusut tuntas dan menindak tegas para pelaku praktik curang dalam tata niaga beras. Tindakan tegas diperlukan untuk menghentikan praktik ekonomi yang timpang dan merugikan rakyat.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa praktik-praktik seperti ini sangat merugikan negara, terutama di saat pemerintah tengah berupaya meningkatkan pendapatan melalui pajak dan cukai. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk menciptakan tata niaga beras yang adil dan transparan.